BATAM (pamungkass.com) – Ketua Umum Mapala Institut Teknologi Batam (ITEBA), Tahun 2024–2025, Kevin Jonatan Anugerah M, mendadak menerima ancaman sanksi berat hingga Drop Out (DO) setelah melontarkan kritik mengenai kebijakan kampus.
Hal itu, Kevin diketahui mengkritik sejumlah hal di ITEBA, mulai dari transparansi penggunaan dana kampus, fasilitas umum (fasum), hingga pemanfaatan bantuan pendidikan. Dimana menurutnya, mahasiswa berhak tahu ke mana alur dana digunakan dan kebijakan yang diterapkan. Ada apa dengan kampus ITEBA..?
Namun, kritikan itu justru dibalas dengan ancaman sanksi berat. “Itu bukannya penegakkan kedisiplinan, melainkan sebuah pembungkaman terhadap aspirasi mahasiswa. Saya menolak kriminalisasi dengan penyampaian aspirasi,” tegas Kevin, Selasa (25/11/2025).
Kevin juga menegaskan, apa yang ia lakukan adalah, bentuk advokasi untuk dapat melindungi hak-hak mahasiswa, bukan aksi provokatif ataupun suatu tindakan melanggar aturan.
Dan hal lain yang menuai sorotan adalah, prosedur penjatuhan sanksi yang dinilai tidak transparan. Kevin pun mengaku tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi, serta tidak diberi suatu kesempatan untuk pembelaan diri.
“Ini keputusan sepihak tanpa ada pemanggilan, dan tanpa klarifikasi. Ini jelas melanggar prinsip keadilan dasar. Yakni, asas “audi et alteram partem”. Dengarkan kedua belah pihak. Hal itu wajib dalam dunia akademik,”ujarnya.
Kevin menilai proses yang cacat otomatis membuat keputusan apa pun tidak sah adanya secara etika akademik.
Kevin juga mempertanyakan atas legalitas ancaman sanksi tersebut. Ia menyebut Senat Akademik tidak berwenang menjatuhkan DO.
“Senat hanya bisa memberikan rekomendasi. Putusan DO hanya sah jika diterbitkan melalui SK Rektor,” ucap Ketua Mapala.
Ia menilai langkah yang dilakukan pihak kampus terkesan tergesa-gesa dan tidak profesional.
Kevin menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang nalar dan dialog, bukan ruang represif.
“Kami mahasiswa bukan musuh. Jika ruang kritik kami dipersempit dan suatu advokasi dianggap satu ancaman. Intelektualitas pun mati. Sehingga kampus bisa kehilangan legitimasi, sebagai sebuah institusi pendidikan profesional,” ucapnya.
Pernyataan ini memicu reaksi di kalangan mahasiswa lainnya yang mulai mempertanyakan atas arah kebijakan kampus ITEBA.
Kevin dan perwakilan mahasiswa telah menyampaikan tuntutan resmi kepada kampus ITEBA, di antaranya:
Audiensi resmi dengan Rektor untuk proses banding, peninjauan ulang rekomendasi sanksi berat terhadap dirinya, pemulihan hak akademik Kevin Jonatan, maupun jaminan bahwa, terhadap aspirasi mahasiswa tidak akan dikriminalisasi.
“Kami berharap Rektor membuka ruang dialog. Kampus yang sehat adalah kampus yang berani dikritik dan mau berdiskusi,” tandasnya.
(red)
