JAKARTA (pamungkass.com) -Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencatatkan atas pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), pada Triwulan I Tahun 2025.
Hal tersebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana ekonomi Kepri tumbuh sebesar 5,16 persen secara tahunan year-on-year (yoy), dan melampaui provinsi lain di kawasan tersebut.
Informasi ini disampaikan dalam acara media gathering OJK Pusat bersama awak media se-Sumatra di Hotel Kebayoran Park, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) malam.
Sebagai perbandingan, terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 4,67 persen, Sumatera Barat 4,65 persen, Aceh 4,60 persen, dan Riau 4,53 persen. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tercatat sebesar 5, 26 persen.
Koordinator OJK Sumbagut sekaligus Kepala OJK Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan bahwa, sektor industri pengolahan menjadi roda pendorong utama laju ekonomi Kepri. Sektor ini menyumbang 42,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Industri pengolahan juga tumbuh sebesar 7,30 persen, sementara sektor perdagangan mengalami lonjakan signifikan hingga 10,84 persen. Pertumbuhan sektor akomodasi yang mencapai 10,82 persen itu, juga turut menopang, terutama karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Batam dan Bintan,” jelas Khoirul.
Namun, ia mencatat bahwa tidak semua sektor mencatatkan hasil positif. Tapi, sektor informasi dan komunikasi mengalami kontraksi sebesar -2,44 persen, menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh negatif di Kepri.
Menurut Khoirul, atas capaian ini menunjukkan bahwa, Kepri terus memainkan peran strategis sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Sumbagut, berkat kekuatan sektor manufaktur, perdagangan, dan pemulihan pariwisata pasca pandemi.
Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, turut menambahkan sektor jasa keuangan juga memiliki kontribusi penting terhadap kinerja ekonomi Kepri. “Pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana terus meningkat di Kepri. Ini menjadi sinyal positif bagi penguatan sektor riil,” ujarnya.
OJK Kepri juga aktif mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan, baik melalui pameran maupun kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Sinar menyoroti adanya program kredit berbunga 0 persen dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam, yang ditujukan untuk pelaku usaha pemula.
“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas ini agar tidak lagi terjebak dalam jeratan pinjaman dari rentenir,” tegasnya.
Selain pembiayaan, sektor jasa keuangan juga aktif dalam peningkatan kapasitas UMKM. Salah satu bank swasta, kata Sinar, akan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM kuliner. “Bahkan, para pelaku usaha ini akan dibekali pelatihan dari Food Security Agency Singapura untuk membuka peluang ekspor produk mereka,” tuturnya.
Tak hanya itu, dalam mendorong inklusi keuangan, Pemprov Kepri juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani. Langkah ini diambil untuk memberi perlindungan sosial, termasuk santunan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja di laut maupun saat dirawat di rumah sakit. (Nov)
