JAKARTA (pamungkass.com) – Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Langkah itu diambil setelah Gerakan Rakyat berubah dari organisasi masyarakat (ormas) menjadi partai politik.
Sahrin mengatakan, pengunduran diri itu dilakukan lantaran pengurus partai politik tidak diperkenankan memiliki jabatan di BUMD. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola BUMD.
“Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas. Maka, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo,” kata dia melalui keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Sahrin mengaku sudah langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Rabu (21/1/2026). Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Diketahui, ormas Gerakan Rakyat yang didirikan Sahrin telah berubah bentuk menjadi partai politik pada Ahad (18/1/2026). Sementara itu, Sahrin ditunjuk menjadi ketua umum partai politik tersebut untuk periode 2026-2031.
Sahrin menjelaskan, mandat yang diterima untuk memimpin partai mengharuskannya segera fokus pada penyusunan kepengurusan partai di seluruh tingkatan. Hal itu juga dinilai menjadi salah satu penyebab dirinya mundur sebagai Komisaris Jakpro, yang telah diembannya sejak Agustus 2025.
“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo sejak bulan Agustus 2025,” kata dia.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat telah mendeklarasikan dukungannya agar Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat yang berlangsung di Jakarta pada Minggu.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan harapan agar Anies Baswedan dapat menjadi pemimpin nasional mendatang. “Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujarnya.
Sahrin menegaskan bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat ke depannya adalah mendukung Anies Baswedan. Ia menambahkan, “Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan.”
Sebagai bentuk simbolis dukungan, Anies telah diberikan kartu tanda anggota nomor 0001 oleh Sahrin pada 17 Desember 2025. Gerakan Rakyat menargetkan untuk terdaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026.
Sahrin mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk berjiwa militan demi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai partai politik. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” katanya optimis.*
(sumber: republika.co.id)
